Berita

Musrenbang RKPD Tahun 2022 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Di hari kedua kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Kepualauan Bangka Belitung yang dilaksanakan secara virtual dihadiri jajaran pejabat eselon Dinas PUPR dari Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Jasa Konstruksi serta Penataan Ruang dan Pertanahan, pada Kamis (08/04/2021) 

Peserta yang hadir diantaranya Bappeda Kabupaten/Kota dan Dinas PUPR Kabupaten/Kota serta Staf Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta masyarakat. Acara dilaksanakan selama tiga hari dimulai dari tanggal 07 hingga 08 April 2021. Dihari sebelumnya acara dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

Sesuai RPJMD 2017-2022 Dinas PUPR mendukung misi nomor 2 yaitu “mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.” Dan secara umum program dan kegiatan Dinas PUPR juga mendukung salah satu agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.

Jantani Ali selaku Plt Dinas PUPR dalam sambutannya menyebutkan “Terkait Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan dan Konsultasi Regional PUPR, Dinas PUPR bersama Badan Perencanaan Daerah juga telah berusaha menyampaikan beberapa usulan kegiatan untuk dilaksanakan melalui APBN”.

Beberapa isu strategis Dinas PUPR 2022 diantaranya terkait kualitas/kuantitas jalan jembatan, integrasi rencana tata ruang laut darat, pengendalian pemanfaatan ruang, perubahan garis pantai yang masif akibat aktivitas tambang laut, banjir, sedimentasi sungai, abrasi, penyediaan air baku dan jaringan irigasi, penyediaan tenaga ahli bersertifikat, pembinaan dan penyediaan informasi jasa konstruksi, keterbatasan anggaran dan pandemic, penggabungan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Pada RKPD Prov. Kep. Babel tahun 2022, Dinas PUPR memberikan dukungan terhadap Prioritas pembangunan diantaranya pembangunan agropolitan (melalui penyediaan jaringan irigasi & air baku), pembangunan pariwisata (melalui penyediaan jalan jembatan) dan pembangunan pendidikan (melalui pelatihan tenaga ahli kontsruksi) serta peningkatan ekonomi masyarakat (melalui system pelaksanaan padat karya).

Tahapan Perencanaan 2022 yang telah dilalui hasil verifikasi pokok pikiran dari 164 usulan 24 usulan diakomodir serta hasil verifikasi aspirasi masyarakat 13 usulan dan 1 diakomodir sisanya belum dapat diakomodir karena bukan kewenangan provinsi atau Dinas PUPR, belum menjadi prioritas, dan keterbatasan anggaran.

Dalam pembahasan Rencana Kerja 2022 Dinas PUPR melaksanakan tiga urusan dan enam program yang diampu oleh 6 Eselon III. Pada awal tahun Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas PUPR yang disusun berdasarkan Rencana Strategis dan hasil evaluasi 2020 memiliki pagu sebesar 320 M. Hingga akhirnya setelah melewati tahapan perencanaan Pagu Renja Menjadi 34 M.

Ia Berharap setelah Musrenbang ini nilai pagu rancangan akhir Renja masih tetap sama, kelak di tahapan KUA PPAS dapat menunjukan gejala pemulihan ekonomi sehingga dapat lebih optimis dalam menyusun anggaran 2022.

“Walaupun demikian Dinas PUPR masih bisa memberikan pelayanan infrastruktur yang paling minimal melalui kegiatan pemeliharaan dan kegiatan rutin bidang. Dinas PUPR terus berusaha mendapatkan dukungan via Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana lainnya,” tutupnya.

 

Sumber: 
PUPR
Penulis: 
Yoska Pranata
Bidang Informasi: 
PUPR