Berita

Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bangka Barat

PANGKALPINANG - Jumat tanggal dua puluh enam Juni tahun dua ribu dua puluh (26/06/2020) dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Barat di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membahas mengenai tumpang tindih pemanfaatan ruang di kabupaten Bangka Barat.

 

Rapat dimpimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

 

Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Barat menyampaikan permasalahan yang disampaikan masyarakat terkait tumpang tindihnya pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Barat, terutama antara aktifitas tambak udang dengan Izin Usaha Pertambangan di berbagai tempat dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat, serta rekomendasi pemanfaatan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang laut, termasuk izin lingkungan.

 

Penjelasan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  Penelitian  dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku wakil ketua TKPRD bahwa penguasaan atas lahan sebagai tempat berusaha dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan. Jika tanah atau lahan belum dibebaskan dari pemegang dokumen SKHUAT atau bukti kepemilikan lain, maka penguasaan atas tanah oleh seseorang atau badan usaha dinyatakan tidak sah.

 

Terkait tumpang tindih antara perusahaan tambak udang dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka legalitas penguasaan atas tanah atau lahan oleh salah satu pihak menjadi bukti sah atau tidaknya penguasaan atas tanah atau lahan di suatu daerah/wilayah atau tempat.

 

Penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku anggota TKPRD bahwa izin lingkungan (AMDAL, RKL/UPL dan sejenisnya) akan diberikan berdasarkan rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh TKPRD. Izin lingkungan untuk pengelolaan ruang laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat tergantung batas kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

Penjelasan dari Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku anggota TKPRD bahwa ketentuan pemanfaatan ruang pada pola ruang dengan peruntukan yang setara (misalnya antara perkebunan dengan pertambangan) diperbolehkan dengan persyaratan pemanfaatan ruang di atur di dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) dalam lampiran Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Pemanfaatan ruang untuk peruntukan lainnya tidak diizinkan di kawasan perkotaan, perumahan permukiman, infrastruktur, kawasan pertahanan keamanan dan kawasan lindung.

 

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral selaku anggota TKPRD menjelaskan bahwa kawasan IUP sangat dimungkinkan untuk pemanfaatan lain di luar aktifitas pertambangan, tergantung komunikasi yang di jalin antara pemrakarsa pemanfaatan lain dengan pemegang IUP.

 

Sebagai anggota TKPRD, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan bahwa melalui Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), maka pemanfaatan ruang laut dapat dilaksanakan untuk kepentingan investasi di berbagai bidang. Beberapa perizinan yang harus dikeluarkan diantaranya seperti Izin lokasi Perairan (ILP).

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung berbagai jenis investasi yang masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Investasi yang masuk tersebut tentunya harus memenuhi komitmen dan berbagai bentuk perizinan yang berlaku yang diatur peraturan perundang-undangan. Investasi yang masuk juga harus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sumber: 
Dinas PUPR Prov. Kep. Babel
Penulis: 
OTA
Bidang Informasi: 
PUPR